Tuntaskan Masalah Banjir Kali Lamong, DPRD Gresik Sepakat Alokasikan Rp 50 M Untuk Pembebasan Lahan

Gresik

Janji Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gresik untuk menuntaskan masalah banjir akibat luapan air di sungai Kali Lamong benar-benar ditindaklanjuti. Hal ini menyusul setelah DPRD Gresik melakukan kunjungan kerja luar daerah ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam rangka koordinasi, Selasa (3/11/2020).

Agenda kunjungan ini diikuti langsung oleh unsur pimpinan dewan yang terdiri dari Ketua DPRD Gresik, H.M. Abdul Qodir beserta dua Wakil Ketua, H. Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan. Tampak pula Ketua Komisi I DPRD Gresik, Jumanto beserta anggota dan perwakilan eksekutif yaitu Kepala Dinas Pertanahan, Sutaji Rudi. Kedatangan rombongan dari unsur pemerintahan Kabupaten Gresik tersebut ditemui oleh Kabid Sungai BBWS, Rudiyanto.

Ketua DPRD Gresik, H.M Abdul Qodir menuturkan, agenda kunjungan kerja ini terkait surat rekomendasi kewenangan daerah yang sebatas pembebasan lahan. Selain itu juga perlu menyampaikan perkembangan studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) yang dilakukan Pemkab Gresik. Termasuk identifikasi lahan dan titik-titik urgen yang harus segera dibangun sesuai kewenangan BBWS.

“Jadi saya sangat serius untuk menuntaskan urusan banjir Kali Lamong ini, minimal di tahun ini dampak dari luapan Kali Lamong bisa kita antisipasi agar kerugian masyarakat petani bisa kita minimalisir, syukur tidak ada lagi,” kata Qodir.

Lebih lanjut Ketua DPRD Gresik dari PKB itu menambahkan, dalam APBD tahun 2021 juga disepakati alokasi anggaran untuk pembebasan lahan senilai Rp 50 miliar. Dan kabar baiknya lagi, BBWS pun sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul di sepanjang bantaran sungai Kali Lamong senilai Rp 92 M. Titiknya termasuk di wilayah Kabupaten Gresik.

“Tahun 2021, APBD insya allah alokasikan Rp 50 miliar, mudah-mudahan bisa naik atau tambah lagi. Dan alhamudlillan, Gresik ada 2 kilometer yang akan dibangun, dan kita akan segera rapatkan dengan dinas pertanahan dan PU (Pekerjaan Umum) untuk menetapkan lokasi yang harus didahulukan. Agar banjir yang tiap tahun terjadi bisa kita antisipasi, minimal dikurangi dampaknya,” tutur politisi asal Wringinanom tersebut.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengatakan, untuk panjang sungai Kali Lamong yang melewati wilayah Gresik sekitar 50 KM. Kemudian tahun ini sudah dikerjakan pembangunan tanggul sepanjang 200 meter, tepatnya di Desa Jono, Kecamatan Cerme. Dan, pada tahun 2021 rencana akan ada pekerjaan lagi. “Masalah banjir Kali Lamong ini, DPRD bersama Pemkab sangat serius untuk menuntaskannya,” pungkas Nurhamim.

Ketua Komisi I DPRD Gresik, Jumanto berharap, pembangunan tanggul yang merupakan wewenang BBWS sesuai studi Larap. “Sekarang studi Larap sudah selesai 80 persen. Dan memang banyak tanah-tanah negara yang dilalui, sehingga tidak membutuhkan anggaran (pembebasan) cukup tinggi,” ungkapnya.

Selain itu juga ada Tanah Kas Desa (TKD). Dengan demikian sangat bisa dilakukan kerjsama dengan pihak desa. “Dan sepertinya dengan melihat antusias masyarakat telah diizinkan untuk pembangunan Kali Lamong, yang penting tidak merugikan masyarakat,” paparnya.

Politisi senior ini pun berharap, pembangunan Kali Lamong bisa dibangun secara multiyears. “Rencananya pekerjaan ini dilakukan paling lama 3 tahun sudah bisa selesai,” tandasnya. (adv)

Related posts

Leave a Comment