Tunggu Hasil Audit Inspektorat Pasuruan, Polisi Bakal Dalami Kasus Dugaan Kades ‘Makan Limbah’

Pasuruan

Tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pasuruan terus mendalami rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan terkait dugaan tindak pidana penyelewengan CSR berupa limbah (alvalan). Penyelewengan ini diduga dilakukan Abdul Karim, Kepala Desa (Kades) Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, korps Bhayangkara telah menerima laporan warga atas kasus tersebut.

Kanit Tipikor Polres Pasuruan, Ipda Wachid S. Arief mengatakan, kasus ini masih tahap penyelidikan.
“Kami masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan untuk memastikan apakah memang benar ada penyalahgunaan CSR atau tidak,” anggaran atau tidak,” kata Kanit Tipikor Polres Pasuruan, Ipda Wachid S. Arief pada KlikJatim, Rabu (4/11/2020) siang.

Menurut Wachid, hasil audit Inspektorat tersebut yang nanti akan menyimpulkan apakah benar ada penyelewengan atau tidak. Jika ternyata benar, maka tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian akan menaikkan status penanganan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Disingung soal rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan atas kasus ini. Ia mengaku belum menerima. “Untuk rekom kita belum menerima secara resmi dari dewan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan yang membidangi hukum dan pemerintahan menemukan pendapatan asli desa (PADesa) nol. Artinya, CSR berasal dari perusahaan-perusahaan kawasan PIER seharusnya masuk ke PADesa, namun dikelola sendiri oleh sang kades. Bahkan, Komisi I menyarankan pihak Pemdes Pandean membuat BUMDes. Dengan begitu CSR berupa alfalan bisa dikelola melalui BUMDes dan menjadi pendapatan desa. (bro)

Related posts

Leave a Comment