KPU Probolinggo Gelar Dengar Pendapat dengan DPRD Probolinggo Untuk Tindak Lanjut Dana Hibah

Politik

Probolinggo, kpujatim.go.id – KPU Kota Probolinggo melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPRD setempat, Kamis (17/9), pukul 09.00-11.00 WIB. Audiensi tersebut perihal rencana KPU mengajukan dana hibah non tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada Pemkot Probolinggo melalui APBD 2021.

Pengajuan dana hibah nontahapan itu menindaklanjuti Keputusan KPU RI Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam audiensi yang digelar di ruang Komisi 2 tersebut, seluruh Komisioner KPU Kota Probolinggo hadir, termasuk kasubbag. Dalam paparannya, Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mengatakan, diperkirakan kebutuhan untuk program kegiatan selama setahun mencapai Rp 2 miliar.

“Kegiatan Kami di KPU tidak berhenti meskipun tidak ada tahapan. Diantaranya sosialisasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Karena itu, merujuk pada Keputusan KPU RI 364 berkaitan dengan hibah non tahapan, Kami berupaya untuk mengajukan,” terangnya.

Sebelumnya, KPU Kota Probolinggo juga telah berkoodinasi dengan Bappeda Litbang. Termasuk merencanakan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (BPPKA).

“Bahkan, sebelum turunnya regulasi ini, Kami juga sudah bertemu dengan Walikota. Salah satu pembahasannya terkait dengan program kegiatan yang bisa disinergikan dengan pemkot,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi menyambut baik audiensi dengan KPU. Menurutnya, pengajuan dana hibah non tahapan ini penting untuk menunjang program dan kegiatan KPU.

“Mumpung pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2021 belum kami bahas. Jangankan dibahas, jadwalnya saja maupun dokumennya belum Kami terima,” terangnya.

Tak hanya itu, Komisi 2 juga meminta KPU untuk segera mengajukan anggaran untuk hibah Pemilihan Kepala Daerah, yang nantinya dimasukkan dalam dana cadangan. “Jika bisa segera dijaukan, nantinya bisa Kami masukkan dalam Propemperda (Program Pembuatan Peraturan Daerah, Red) tentang dana cadangan,” jelasnya.

(rdf/ ed. Red)

Related posts

Leave a Comment