SAMBUT TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK 2020, KPU JATIM ADAKAN RAKOR

Politik

 

Surabaya, kpujatim.go.id- Selepas menggelar FGD (Forum Group Discussion) Pembahasan Konsep Materi Pendidikan Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada Jumat (28/8) di aula Kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis nomor 1-3 Surabaya.

Rakor dihadiri oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (SDM Parmas) beserta Kasubbag Tekmas dari 19 KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara pemilihan. Tidak hanya itu, KPU Jatim juga menghadirkan sebanyak 13 KPU Kabupaten/ Kota yang telah menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2018.

Tiga belas KPU Kabupaten/ Kota tersebut diantaranya Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kota Probolinggo, dan Kota Batu.

“Sengaja Kami mengundang KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan pemilihan agar mereka membagikan pengalaman (skill share) dalam menyelenggarakan tahapan kampanye”, terang Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim (28/8/2020).

Rapat yang dikonsep dengan pembagian kelompok tersebut membahas DIM berikut rekomendasi masing-masing metode kampanye. Metode kampanye yang dibahas sesuai dengan isi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.  Adapun kelompok 1 membahas DIM terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye (BK). Kelompok 2 membahas DIM terkait Penayangan Iklan Kampanye, Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye. Kelompok 3 membahas DIM pelaksanaan Debat Publik, Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka. Sedangkan kelompok 4 membahas tentang Kampanye dalam bentuk lain dan Kampanye oleh Pejabat Negara.

Peserta Rakor Menyampaikan Hasil Diskusi Kelompok

Mantan Anggota KPU Kabupaten Jember ini mengungkapkan bahwa kampanye selain dilakukan dan dibiayai oleh Pasangan Calon, KPU juga berkewajiban memfasilitasi kampanye, diantaranya pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK), pembuatan Bahan Kampanye (B), Penayangan Iklan Kampanye, dan Debat Publik/ Debat Terbuka.

“Banyak yang perlu dipersiapkan oleh KPU dalam fasilitasi kampanye. KPU Kabupaten/ Kota bisa bersiap menyusun jadwal kampanye, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait serta penyusunan Surat Keputusan”, ungkap Gogot.

Lebih lanjut ia mengatakan ada aturan terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kampanye. Beberapa ketentuan telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Bahkan jika ke depan terdapat aturan baru mengenai kampanye, KPU juga harus menyesuaikan.

Sementara Ketua Jatim Choirul Anam menyatakan kampanye juga menjadi salah satu tahapan yang sangat penting. “Hindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik. Kami sudah mencotohkan melalui kesuksesan Pilgub Jatim 2018 yang pelaksanaannya hampir tidak menuai permasalahan”, tutupnya.

(AFN/ ed. Red)

Related posts

Leave a Comment