Mendagri Tegur Risma Terkait Pilwali Surabaya

Nasional

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 67 kepala daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang gencar dalam mengkampanyekan salah satu paslon di Surabaya, belakangan ini.

Terutama pada cuti panjang bersama Maulid Nabi pekan ini. Risma diketahui sering mendampingi salah satu paslon dalam berkampanye di Surabaya setiap harinya.

Para kepala daerah yang ditegur ini diduga melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara untuk Pilkada 2020.

“Ada waktu tiga hari menindaklanjuti surat rekomendasi (teguran) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi. Mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin,” ujar Tito dalam siaran persnya, Minggu (1/11/2020).

Tito menjelaskan, tegurannya sudah disampaikan tertulis oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, tertanggal 27 Oktober 2020.

Berdasarkan hal itu, telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan 9 Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Sebagai informasi, teguran Tito sesuai dengan PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri.

Related posts

Leave a Comment