Lockdown Bukan Jalan Keluar Terbaik

Pemerintah

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terkait dengan terbitnya dua aturan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut persoalan karantina wilayah untuk pencegahan penyebaran virus corona sudah ditampung dalam aturan baru yang diteken Presiden Joko Widodo.

“Jadi ada yang bersuara-suara soal karantina, ada bersuara soal lockdown, sudah tertampung di situ semua,” kata Mahfud melalui video. “Yang mau karantina sudah ada jalannya dengan karantina cara undang-undang Indonesia yaitu pembatasan sosial berskala besar.”

Sejauh ini telah diketahui bahwa sejumlah daerah sudah lebih dulu melakukan karantina wilayah sebelum Keppres dan PP itu dikeluarkan Jokowi. Mulai dari Tegal hingga Papua. Namun itu tidak dapat dijadikan pendapat bahwa telah ada perbedaan antar apemerintah pusat dan daerah. Mahfud menegaskan bahwa sebenarnya tidak masalah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani penyebaran Covid-19 selama ini. Ia berkata, “Sejak awal pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah kompak dalam menghadapi wabah virus yang kini telah menjangkiti lebih dari seribu orang itu. Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak, selama ini sudah kompak.”

Ia tidak menampik tentang adanya pemikiran masyarakat yang menyangka pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sejalan. “Tetapi kita bisa lihat kalau kenyataannya apa yang selama ini dipikirkan masyarakat tidak terjadi.”

Soal keputusan dalam penanganan wabah ini, pemerintah pusat telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengambil kebijakan, termasuk karantina wilayah. Salah satunya lewat Keppres dan PP yang baru dikeluarkan Jokowi itu.

“Tetapi dengan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat. Seperti yang selama ini,” kata dia.

Mahfud mengklaim selama ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu melakukan koordinasi melalui Gubernur. Bahkan beberapa hari ini Mahfud mengaku telah melakukan teleconference dengan para Gubernur hingga empat kali hanya untuk membahas penanganan corona. Semuanya, kata dia, kompak mengikuti satu komando dari pemerintah pusat.

“Semua menyatakan ada di dalam satu komando sehingga kita ndak usah terpancing seakan-akan ada pertentangan antara pusat dan daerah,” kata Mahfud.

Ketika ditanya tentang darurat sipil, Mahfud menjelaskan, “Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk melakukan darurat sipil dalam konteks COVID-19. Ketentuan tentang darurat sipil itu ada undang-undangnya sendiri yang berlaku sejak tahun 1959 yaitu dengan UU No 23 Perppu Tahun 1959.”

Kemudian ia menambahkan, “Undang-undang itu sudah standby hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan, kalau keadaan menghendaki darurat sipil baru itu diberlakukan.”

Presiden Jokowi sendiri telah menerangkan tentang kebijakan darurat sipil terkait virus Corona COVID-19 yang akan dipakai jika dalam keadaan abnormal atau luar biasa. Namun ia melihat saat ini darurat sipil belum diperlukan.

“Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini tentu saja tidak,” ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Hampir sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan, lockdown atau karantina wilayah demi mempersempit penularan wabah virus corona tidak mungkin bisa dilakukan di daerahnya. Pasalnya, masih banyak warga Sumut yang tetap perlu bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

“Lockdown tidak mungkin bisa dilakukan. Kami tidak bisa membayangkan kalau semuanya dalam posisi libur di rumah. Maka tidak akan ada yang bisa bekerja untuk provinsi yang kami cintai ini,” kata Edy.

Karena kondisi itulah, kata Edy menyebut langkah paling efektif mencegah penyebaran wabah virus corona di daerahnya adalah dengan membatasi gerak atau ke luar rumah masyarakat. Masyarakat disarankan hanya keluar rumah untuk urusan penting saja.

Selain itu, agar penyebaran wabah tersebut bisa dikontrol, Edhy juga mengatakan protokol kesehatan harus dipatuhi seluruh masyarakat. Sebab, tidak semua mampu menjalankan imbauan untuk tetap di rumah karena alasan mendasar, yakni ekonomi.

“Jauhi keramaian, jaga kebersihan, jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter, rajin mencuci tangan dan membersihkan diri serta seluruh pakaian, sebelum berkumpul bersama keluarga. Jika kita bersama, saya yakin kita bisa menghadapi wabah ini,” tegas Gubernur.

Sementara terkait kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumut dari luar negeri seperti Malaysia, Edhy memastikan bahwa mekanisme pemeriksaan hingga isolasi tetap akan disiapkan.

“Mulai dari melakukan rapid test sampai karantina akan dijalankan bagi warga Sumut yang kembali,” paparnya.

Senada dengan itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan imbauan gubernur harus dipatuhi dan dijalankan.  Imbauan tersebut di antaranya tidak berkerumun atau berkumpul, tidak melaksanakan pesta yang melibatkan banyak orang dan tetap berdiam diri di rumah.

“Kami tegaskan, jauhi kerumunan. Tolong patuhi protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Kami akan bubarkan dan jangan melawan. Kemudian tidak ada pemakaman yang mendatangkan pelayat,” tegas Martuani.

Related posts

Leave a Comment