Larangan Adanya Regulasi TNI, Polri dan ASN Ikut Kampanye

Ronda

Polres Trenggalek – Regulasi dalam Pilkada Kabupaten Trenggalek menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional indonesia dan Polri selama musim Pilkada 2020. ASN, TNI dan Polei mempunyai sejumlah kode etik yang harus dipatuhi terkait momen tersebut. Hal itu dikatakan salah satu sumber dalam kegiatan Sosialisasi pentahapan pengawasan Pilkada Trenggalek pada Selasa Siang kemarin. Selasa ( 3/11 ).

Mengingat pentingnya agenda tersebut, panwascam Pule mengundang unsur terkait dari Muspika termasuk Kapolsek Pule Polres Trenggalek dan kepala desa se-kecamatan Pule guna menghadiri kegiatan tersebut.

Pada dasarnya memang memiliki hak dalam kebebasan berserikat dan berkumpul. Mereka juga mempunyai hak untuk bebas memilih dan keyakinan politik. “Namun, ASN juga terikat dengan kode etik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Peraturan pemerintah menyebutkan, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan terlibat dalam kegiatan kampanye. Kemudian menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Lalu membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Selain itu, juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS, TNI dan Polri dalam lingkungan unit kerjanya.

Sumber : Polres Trenggalek

Related posts

Leave a Comment