KPU JATIM TERIMA KONSULTASI PANSUS I DPRD BONDOWOSO

Politik

 

 

Surabaya, kpujatim.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menerima kunjungan Pansus I DPRD Kabupaten Bondowoso hari ini (Senin, 5/10),   jam 9 pagi, di ruang pleno lantai I kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Kunjungan dalam rangka melakukan konsultasi mengenai pembahasan Raperda Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan 2023-2028.

Konsultasi ini disambut baik oleh Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, Anggota KPU Jatim, Muhammad Arbayanto dan Rochani, serta Plt. Sekretaris KPU Jatim, Edi Hartono.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Bondowoso, Tohari, sekaligus juga selaku Ketua rombongan menyampaikan maksud kedatangan rombongannya. “Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi di kantor KPU Jatim dalam keadaan sehat. Kami dari DPRD Bondowoso, khususnya yang berada di Pansus I, bermaksud berkonsultasi mengenai Raperda Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan 2023-2028,” terangnya (5/10/2020).

Lebih lanjut, Ketua Pansus I DPRD Bondowoso ini pertama, mengaku bingung harus mulai mencadangkan kapan. Mengingat saat ini ada wacana dalam RUU yang sedang dibahas di Senayan bahwa Pemilihan Kepala Daerah akan diajukan di tahun 2022 atau mungkin akan digeser di tahun 2026.

“Berikutnya yang kedua, sistem atau skema penganggarannya seperti apa. Karena di Pilkada tahun 2018 kemarin bersamaan dengan Pilgub Jatim 2018, dan ada beberapa anggaran yang disharing dengan KPU Provinsi. Apakah kedepan akan seperti ini juga dan apa saja yang akan disharing?,” tanya Tohari.

Menanggapi yang disampaikan Ketua Pansus I DPRD Bondowoso, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menjelaskan kalau berbicara jadwal yang pasti, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso sampai saat ini masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, yakni November 2024. “Meskipun RUU mewacanakan tahun 2022, namun sekali lagi ini masih wacana,” tutur Ketua KPU Jatim.

Mengimbuhkan yang disampaikan Ketua KPU Jatim, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim, Muhammad Arbayanto menyepakati yang telah disampaikan Ketua KPU Jatim.

“Betul memang rencana pemilihan kepala daerah sangat ditentukan oleh hasil Rancangan Undang-undang yang saat ini sedang digodok oleh DPR. Wacana penyatuan sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, yang nanti menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional dan pemilu lokal ini akan berkonsekuensi pada soal waktu maupun anggaran. Soal waktu memang harus dirancang secara detail agar tahapan-tahapan krusial pemilu lokal tidak berhimpitan dengan pemilu nasional di tahun 2024,” papar Arba.

Arba melanjutkan, sedangkan untuk skema sharing anggaran dengan provinsi juga belum bisa ditentukan, seandainya sharing anggaran menurut Arba, mungkin nanti yang terkait dengan kebutuhan di TPS.

“Wacana untuk anggaran pemilu nasional dan lokal ini juga masih ada berbagai jenis. Sehingga apapun wacana yang ada, perencanaan untuk dana cadangan ini masih dibutuhkan, Sekali lagi KPU belum bisa memastikan mengenai skema anggaran ini, karena masih wacana,” jelasnya.

Selanjutnya, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani melengkapi pernyataan KPU Jatim sebelumnya. Menurut Rochani dalam kondisi ketidakpastian saat ini, Pansus I DPRD Bondowoso harus bisa mengambil opsi yang paling aman.

“Pertama, ketika pemilihan dilaksanakan tahun 2022 atau 2024 atau lebih panjang lagi maka ada satu hal tambahan lain yang perlu dipikirkan yakni, anggaran pemilihan dalam kondisi bencana non alam. Kedua, Pansus perlu menyiapkan rencana A, B, maupun C dalam penyusunan Raperda Dana Cadangan ini,” ujar Rochani.

Menutup kunjungan ini, Ketua KPU Jatim mengungkapkan apa yang telah disampaikan KPU Jatim tadi sifatnya hanya pengayaan. Untuk lebih jelasnya Pansus I DPRD Bondowoso bisa melakukan konsultasi ke DPR.

(AACS)

Related posts

Leave a Comment