KPU JATIM BAHAS PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI TAHUN 2020

Politik

 

Surabaya, kpujatim.go.id- Dalam rangka membahas penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Tahun Anggaran Tahun 2020 serta penjelasan terkait Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama dengan 38 KPU Kabupaten/ Kota. Rakor dilaksanakan selama satu hari, Jum’at (13/11), di aula lantai II kantor KPU Jatim.

Peserta rakor Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Tahun anggaran 2020 dan Penjelasan terkait Standar biaya Masukan (SBM) Tahun anggaran 2021 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur ini terdiri dari Sekretaris, Kasubbag Program dan Data, serta operator dari 38 KPU Kabupaten/ Kota.

Sedangkan dari KPU Jatim hadir Plt. Sekretaris, Edi Hartono, Kabag Program; Data; Organisasi dan SDM, Suharto (Totok), Kasubbag Program dan Data, Nurita Paramita, dan Kasubbag Keuangan, Yuniarto Bani Sahriadi. Semakin istimewa, rakor ini dihadiri oleh Deputi Bidang Administrasi, Purwoto Ruslan Hidayat serta Kabag Program, Vien.

Kabag Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim, Suharto menerangkan bahwa saat ini Provinsi diberikan kewenangan oleh KPU RI untuk melakukan revisi antar satuan kerja terkait dengan penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai. “Kita di Provinsi diberikan kewenangan oleh KPU RI untuk melakukan revisi antar satuan kerja terkait pagu minus Belanja Pegawai yang akan Kita koordinasikan pada kesempatan ini. Untuk itu, Bapak/ Ibu juga Kami minta untuk membawa berkas kelengkapan revisi DIPA T.A. 2020,” kata Suharto (13/11/2020).

Mengimbuhkan yang disampaikan Suharto, Kasubbag Program dan Data KPU Jatim, Nurita Paramita menuturkan saat ini sudah ada persetujuan dari eselon I untuk melakukan revisi antar satuan kerja.

“Di Jawa Timur ada 12 satuan kerja yang mengalami pagu minus Belanja Pegawai, dan 12 satuan kerja lainnya Kami beri arahan untuk memberikan tambahan pagu bagi satuan kerja yang minus. Tapi laporan terakhir pada Kami ada 1 pasang satuan kerja yang tidak jadi melakukan revisi antar satuan kerja karena sudah terpenuhi,” tutur Nurita.

Selanjutnya menurut Nurita, mengenai teknis revisinya akan disampaikan oleh pemateri dari DJPB Kanwil Jawa Timur yakni, Lilik Djinggawati dan Pandji Harsanto.

(AACS)

Related posts

Leave a Comment