KETUA KPU JATIM DORONG AKUNTABILITAS KINERJA

Politik

 

Pacitan, kpujatim.go.id- Seiring dengan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, akuntabilitas kinerja KPU juga harus meningkat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim), Choirul Anam dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Pencatatan Persediaan Logistik Pemilihan Serentak 2020 serta Evaluasi Dalam Menghadapi Langkah-langkah Akhir Tahun 2020 Gelombang II, di Aula Hotel Parai Teleng Ria Pacitan.

Ketua KPU Jatim ini menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Akuntabilitas kinerja ini dapat tercapai jika masing-masing entitas di KPU melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing. Kontrol terhadap hal ini dilaksanakan melalui rapat pleno,” ucapnya (5/11/2020).

Selanjutnya, untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten/Kota, Anam menyarankan agar KPU Kabupaten/Kota memedomani Keputusan KPU Nomor 364 Tahun 2020 mengenai Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Keputusan 364 Tahun 2020 ini menjadi dasar dan pedoman untuk mengajukan hibah non pemilihan kepada Pemerintah Daerah masing-masing,” jelasnya.

Hibah non pemilihan ini, lanjut Anam, dapat digunakan untuk penguatan lembaga demokrasi, operasional perkantoran, bahkan diklat.

Rakor dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 5-7 November 2020. Materi rakor meliputi Keputusan 364 tahun 2020, Cash Management System, Langkah-langkah Akhir Tahun dan Administrasi Pengelolaan Hibah.

Peserta rakor gelombang dua diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kasubbag Program dan Data serta operator SIMAK BMN 16 KPU Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari Malang, Blitar, Kediri, Trenggalek, Ponorogo, Tuban, Ngawi, Lamongan, Tulungagung, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Kota Kediri dan Kota Madiun.

(NP/ ed. Red)

Related posts

Leave a Comment