JELANG 9 DESEMBER 2020, KPU JATIM KOORDINASIKAN KEMBALI TAHAPAN PUNGUT, HITUNG DAN REKAPITULASI

Politik

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim, Muhammad Arbayanto Menyampaikan Sambutan (3/11/2020)

 

Gresik, kpujatim.go.id- Detik-detik menjelang puncak Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 9 Desember, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali melakukan koordinasi bersama 19 KPU Kabupaten/ Kota mengenai tahapan Pemungutan, Penghitungan (Pungut Hitung) dan Rekapitulasi Suara. Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan SIREKAP Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan selama satu hari, Selasa (3/11) di kantor KPU Kabupaten Gresik, jalan Dr. Wahidin Sudiro husodo Nomor 690 Gresik.

Nampak hadir dari KPU Jatim, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto, serta staf subbag Teknis dan Hupmas. Peserta terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggaraan 19 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto menyampaikan bahwa rakor ini penting diselenggarakan mengingat saat ini sudah di detik-detik menuju puncak Pemilihan Serentak 2020.

“Pertama, nanti di 9 Desember ada banyak hal baru yang akan dihadapi, terutama dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Karena publik yang dilibatkan tidak dalam jumlah yang terbatas seperti tahapan-tahapan sebelumnya, namun melibatkan seluruh pemilih sehingga dibutuhkan tertib dan disiplin protokol kesehatan yang ketat,” jelas Arba dalam sambutannya mewakil Ketua KPU Jatim yang berhalangan hadir (3/11/2020).

Arba melanjutkan, “Kedua, Kita akan menghadapi tahapan rekapitulasi dengan menggunakan SIREKAP. Ini pengalaman pertama bagi Kita. Tahapan penghitungannya masih manual, namun produk administrasinya terintegrasi dalam SIREKAP. Jadi atau tidaknya penggunaan SIREKAP akan ditentukan oleh dua hal, yakni hasil simulasi dan pemetaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota apakah menunjukkan indikasi yang positif. Lalu kedua, konsultasi RDP di Komisi II DPR RI, apakah mengizinkan KPU menggunakan SIREKAP, ataukah digunakan untuk sebagian wilayah saja, atau digunakan di seluruh Indonesia, atau tidak sama sekali digunakan”.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim ini juga meminta kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk memetakan permasalahan ketika melakukan simulasi Pemungutan; Penghitungan dan penggunaan SIREKAP, dan menyampaikannya kepada KPU RI.

“Harapan Saya KPU Kabupaten/ Kota bisa memetakan, memformulasikan dan menyampaikan potensi-potensi permasalahan saat melakukan simulasi. Karena hasil dari simulasi ini akan menentukan pula apakah SIREKAP akan diimplementasikan di Pemilihan Serentak 2020 ini,” tutup Arba.

(AACS)

Related posts

Leave a Comment