Ini Usulan Adi Sutarwijono Tentang Mutasi dan Rotasi Pejabat Pemkot Surabaya

Parlemen

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengajukan usulan maksimal lima tahun sekali untuk mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Menurut Awi, panggilan akrabnya, tujuan mutasi dan rotasi tersebut, diperlukan, untuk penyegaran. Selain itu, masih menurut Adi Sutarwijono, penggantian pejabat menjadi wajib dilakukan a[abila ada pelanggaran.
“Meski begitu,” kata Awi, “penyegaran atau penggantian ini tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama.”

Menurut penjelasan Awi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya, kalangan dewan memberi rekomendasi pergantian lurah dan camat yang telah menjabat lebih dari lima tahun. Hal itu telah diungkapkan pada saat pembahasan Raperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD), imbuh Awi.

Dia menjelaskan perlunya mutasi bagi pejabat yang sudah lama menjabat. Di antaranya untuk mengantisipasi kejenuhan, kemudian dikhawatirkan yang bersangkutan akan kurang variasi mengenal masyarakat.
“Kota Surabaya kan luas. Banyak area yang harus dikenal aparat, karena masyarakat di tengah kota, timur dan barat kan beda karakternya,” kata Awi. “Agar tidak terjadi kejenuhan dan juga menjadi kewajiban pejabat untuk lebih mengenal rakyat yang diayomi maka mutasi tidak usah menunggu lebih lima tahun.”

Menurutnya, untuk level kepala dinas yang masa jabatannya sudah lima tahun, sebaiknya dievaluasi. Namun, apabila yang bersangkutan memang kompeten dan berprestasi serta dibutuhkan institusi bisa diperpanjang. “Berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara, pejabat tinggi pratama atau setara eselon dua, seperti kepala dinas, kemudian kepala badan masa jabatan diatur lima tahun,” papar Awi.

Saat ini, lanjutnya, ada beberapa jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya yang kosong. Awi minta, untuk jabatan kepala OPD yang kosong, pemerintah kota melakukan uji kelayakan dan kepatutan agar segera terisi. Hal ini dikarenakan dampak kosongnya jabatan kepala OPD, ada beberapa pejabat yang rangkap jabatan.
“Kepala Bakesbang dirangkap Asisten tiga Sekkota, kepala BPBD dan Linmas dijabat Kasatpol PP, kemudian kepala RSUD Dr. Soewandi masih dirangkap Kepala Dinas kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, secara terpisah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memutasi sekitar 17 orang sekretaris kecamatan (sekcam) dan 31 kepala seksi (kasi) kecamatan. Risma menyebutkan, tujuan dari mutasi untuk menghindarkan para pejabat itu dari masalah hukum di kemudian hari. Hal ini dikarenakan beberapa waktu lalu pernah kejadian ada salah satu pejabat Pemkot Surabaya yang terkena operasi tangkat tangan (OTT).
“Sebagian besar yang dimutasi ini adalah kasi trantib, karena itu mereka saya putar supaya lepas dari ikatan itu. Yang kena OTT itu waktu ditangkap ngomong itu sudah biasa dan tiap bulan dilakukan. Kami ingin memotong mata rantai itu,” jelas Risma. (dprdsby)

Related posts

Leave a Comment