Anti Tionghoa dan Diponegoro (1)

Sejarah

Perang Diponegoro merupakan salah satu episode dalam sejarah Indonesia yang —jika kita pakai perspektif masa kini— sangat rasialis. Perasaan antipati kepada orang asing di antara para pengikut Diponegoro mewujud dalam bentuk kekerasan dan pembunuhan. Orang Belanda dibenci karena mereka dianggap sebagai penguasa asing kafir yang berusaha memeras kekayaan tanah Jawa. Sementara orang Tionghoa dimusuhi lantaran stereotip sebagai kaki tangan Belanda.

Kala perang baru berlangsung beberapa bulan, sebuah komunitas Tionghoa di Ngawi sudah menjadi sasaran serangan pasukan Diponegoro. Peter Carey, sejarawan yang lebih dari 40 tahun meneliti Perang Jawa (nama lain Perang Diponegoro), menjelaskan bahwa penyerangan pada September 1825 itu dipimpin seorang panglima perempuan bernama Raden Ayu Yudokusumo.

Yudokusumo dikenal memiliki watak yang keras. Disebutkan bahwa ia tidak sedikitpun menaruh welas asih kepada orang-orang Tionghoa. “Tidak peduli pada tangisan menyedihkan dari para wanita dan anak-anak, seluruh komunitas Cina di Ngawi dihancurkan dengan pedang, mayat-mayat yang dimutilasi dibiarkan berbaring di tempat mereka jatuh, darah berlumuran di pintu-pintu rumah dan jalan-jalan,” tulis Carey dalam penelitiannya.

Laporan penelitian berjudul “Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java 1755-1825” yang terbit di jurnal Indonesia (April 1984, PDF) itu juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa tidak berhenti sampai di Ngawi saja. Pembantaian juga menyebar ke penjuru Jawa Tengah di sepanjang aliran Bengawan Solo. Anggota komunitas yang selamat terpaksa mengungsi ke pesisir utara Jawa diikuti penghancuran sebuah pemukiman Tionghoa terbesar di Bagelen timur.

Menurut Carey, watak xenofobia (kebencian terhadap orang asing) yang bertaut dengan chaunivisme memang sudah menjadi bagian dari diri bangsawan Jawa sejak permulaan abad ke-19. Tidak sedikit pula di antara mereka yang secara terbuka mengeluhkan pengangkatan orang Tionghoa sebagai pamong praja. Perasaan cemburu semakin besar tatkala orang-orang Tionghoa—yang umumnya cakap mengelola keuangan—mulai diangkat menjadi operator utama di kantor-kantor bea cukai sebagai dampak kenaikan tuntutan fiskal.

Sistem fiskal buatan Belanda memungkinkan sebagian orang Tionghoa memeras rakyat. Bernard H.M. Vlekke dalam Nusantara: Sejarah Indonesia (2008: 320) menyebut bentuk pemerasan ditunjukkan oleh peraturan pajak tol jalan raya yang tidak masuk akal. Tak hanya para petani dan pedagang yang terkena pajak, bahkan terdapat cerita yang menyebut ibu Jawa yang menggendong anak di punggung juga diminta membayar cukai karena dianggap sedang membawa barang. Lama kelamaan kegelisahan berubah menjadi kemarahan hingga memicu tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa penjaga gerbang cukai.

Saat kondisi di mancanegara (wilayah luar kerajaan) semakin kacau, lanjut Vlekke, Gubernur Jenderal van der Capellen memperparahnya dengan mengubah sistem sewa lahan pedesaan milik para bangsawan Jawa. Para pemilik tanah menuduh van der Capellen hanya memperhatikan wiraswasta asing yang sebagian adalah orang Tionghoa. Bermula dari sini, para bangsawan Jawa, khususnya para pengikut Kesultanan Yogyakarta, memutuskan mengangkat senjata di bawah komando Pangeran Diponegoro.

Tapi betapapun watak xenofobia memainkan peran besar, Peter Carey dalam karya lainnya tentang Perang Diponegoro, Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (2019: 727), menyebut adalah sebuah kekeliruan jika perang sabil Diponegoro diasosiasikan secara mutlak dengan pembantaian yang bersifat anti-Tionghoa. Seiring perang yang semakin berkecamuk, keadaan berubah dan orang-orang Tionghoa mulai dianggap seperti mitra bisnis. Selain menjadi pemasok mesiu dan candu untuk keperluan perang, ada pula yang memeluk Islam dan bertempur bersama tentara Diponegoro. (sumber)

 

Related posts

Leave a Comment